THE STATESMAN ASPECT OF THE CONSTITUTIONAL JUDGES

Perdebatan mengenai konsep "negarawan" dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 15 UU MK menjadi penting karena berkaitan dengan syarat Hakim Konstitusi yang nantinya akan mengawal MK sebagai salah satu lembaga yang memiliki posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan karakteristik negarawan sebagai syarat Hakim Konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris (gabungan). Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden dan studi kepustakaan dalam bentuk studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah konsep dan sifat kenegarawanan sebagai syarat Hakim Konstitusi didasarkan pada konstitusi Republik Indonesia dan UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: hakim yang direkrut harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. mekanisme seleksi hakim konstitusi yang ada saat ini belum dapat menjamin untuk menghasilkan hakim yang memiliki sifat kenegarawanan. Hal ini dikarenakan prosesnya yang terlalu politis dan tidak terstandar. Maka, konstruksi hukum ke depan untuk mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi yang berjiwa negarawan, maka mendesain ulang proses rekrutmen hakim konstitusi merupakan hal yang harus ditata ulang dalam UU MK.