PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN IPHONE SECOND EX INTERNATIONAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)

Gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi membuat peredaraan iPhone berbagai macam jenis seperti iPhone second ex international yang tergolong illegal di Indonesia semakin marak. hal tersebut menimbulkan persaingan antara pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka dengan harga diluar pasaran resminya. tentu produk tersebut memiliki banyak kekurangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan negara. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau memahami pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan terhadap perundang-undangan. Berdasarkan syarat sahnya perjanjian, iPhone second ex international tidak sepenuhnya memenuhi syarat obyektif dalam artian perjanjian jual beli batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dalam kasus tersebut konsumen hanya memiliki perlindungan hukum yang bersifat prefentif. Sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha dalam kasus ini adalah sanksi yang berdasar pada pasal 62 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan mengenai peredaran barang illegal di Negara Indonesia.