CONSTITUTIONAL POLITICS AND INSTITUTIONAL CHALLENGES IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN; EXAMINING THE PRINCIPLE OF MASLAHAH IN THE IRANIAN CONSTITUTION AND ITS CONTRADICTIVE APPEARANCE IN ELECTED AND UNELECTED INSTITUTIONS UNDER HASSAN ROUHANI'S PRESIDENCY (2013-2021)

Konflik antara lembaga-lembaga terpilih dan non terpilih di Republik Islam, yang berakar pada prinsip-prinsip konstitusi, telah menyebabkan melemahnya lembaga-lembaga terpilih dan prinsip kedaulatan rakyat, serta menguatnya otoritarianisme di Iran. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada peran dan kinerja lembaga-lembaga seperti Guardian Council, penelitian ini berfokus pada salah satu prinsip terpenting yang memandu pembentukan struktur konstitusi Republik Islam, yaitu prinsip kemaslahatan. Setelah menelusuri makna dan penerapan asas kemaslahatan sebagai salah satu alat pencarian hukum dan perubahan hukum dalam sejarah fiqih Islam dengan menggunakan metode hermeneutika, maka pada penelitian ini akan dikaji mengenai penafsiran dan penerapan asas tersebut oleh para ulama-ulama yang berkuasa di Iran. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji konsekuensi politik penerapan prinsip kemaslahatan dalam konflik lembaga terpilih dan non terpilih pada masa kepresidenan Hassan Rouhani di bidang politik luar negeri, legislasi, dan pemilihan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana persepsi ulama yang berkuasa di Iran tentang konsep pemerintahan Islam menyebabkan perluasan kewenangan vali-ye faqih. Jika dalam sistem yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, penentuan kemaslahatan dan contohnya menjadi tanggung jawab wakil rakyat, maka dalam struktur Republik Islam, kewenangan tersebut dimonopoli oleh vali-ye faqih. Selain itu, penelitian ini akan menunjukkan evolusi pendekatan vali-ye faqih terhadap prinsip maslahah. Meskipun amandemen terhadap Konstitusi Republik Islam telah memberikan wewenang untuk menentukan maslahah jika terjadi perselisihan antara Majelis Permusyawaratan Islam dan Guardian Council, kepada dewan yang terdiri dari perwakilan vali-ye faqih, wewenang ini diperluas melampaui sengketa dalam lingkup hukum biasa.