FINDING THE IDEAL SCHEME POLICY BETWEEN CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION IN MINING MANAGEMENT: A CASE STUDY IN PAPUA

Setelah amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan. Kewenangan tersebut bergeser dari yang sebelumnya dipegang bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi hanya dipegang oleh pemerintah pusat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut, serta menilai kesesuaian pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk pengelolaan pertambangan yang tidak sejalan dengan asas desentralisasi yang digariskan dalam UU Daerah Otonom. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan hanya kepada pemerintah pusat menimbulkan tantangan baru. Oleh karena itu, perlu adanya pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Keterlibatan ini akan memungkinkan masyarakat lokal yang terkena dampak untuk menyuarakan keprihatinan mereka kepada pemerintah daerah dan sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi.