STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI DAERAH BENCANA ERUPSI MERAPI

Kawasan bencana erupsi merapi meninggalkan beberapa kasus, khususnya dalam sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah mengharapkan bahwa daerah kawasan merapi bisa dikosongkan untuk mencegah bencana serupa terjadi dikemudian hari, namun masyarakat setempat terlanjut banyak yang menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pencegahan sengketa tanah di daerah bencana erupsi merapi, selain itu untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pencegahan sengketa tanah di daerah bencana erupsi Merapi. Metode penelitian menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan pengadaan tanah untuk merelokasi warga yang berada di Kawasan Rawan Bencana dan di kawasan lain yang terkena dampak letusan merapi pada 2010. Pemerintah pusat dan daerah kemudian bertindak cepat, dengan menyatakan bahwa musibah tersebut merupakan bencana alam, sehingga menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah menetapkan Kawasan Rawan Bencana I, II, III, dimana di Kawasan Rawan Bencana III tidak diperbolehkan ada bangunan dan aktivitas warga.