TRANSFORMASI BIROKRASI BERBASIS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (PENELITIAN DI KABUPATEN SLEMAN DAN KULON PROGO)

Prinsip Transformasi birokrasi adalah menempatkan birokrasi sebagai abdi masyarakat, hal ini sejalan dengan amanat UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menuntut berokrasi menjadi ujung tombak pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa tersedianya pelayanan prima. Sleman dan Kulon Progo adalah dua daerah yang telah bertransformasi dengan sistem birokrasi berbasis ICT. Di suatu sisi berbagai prestasi telah diraih oleh keduanya semenjak menerapkan ICT dan beragam inovasi e-governmnet, namun sisi lain daya saing pengembangan penerapan ICT juga kompleks, salah satu evaluasinya adalah kapasitas birokrasinya. Untuk itu penelitian ini berusaha menganalisis dari sudut pandang visi dan kebijakan, struktur organisasi, budaya organisasi serta penerapan sistem teknologi.
Metode penelitian adalah mix method analisis kuantitaif dengan SPPS SEM Amos, dielaborasi melalui deskriptif kualitiatif dari hasil observasi dan wawancara mendalam, informan adalah pejabat struktural, total sampel 200 orang dengan rincian 100 orang di Kabupaten Sleman dan 100 orang di Kulon Progo, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah Sleman jauh lebih maju dalam penerapan ICT, bahkan secara substansial Satuan Perangkat Perangkat Daerah telah memanfaatkan sistem pelayanan publik berbasis ICT. Sementara Kulon Progrogo transformasi birokrasi berbasis ICT belum makasimal hal itu disebabkan antara lain minimnya sumber daya aparatur dan cenderung pragmatis. Saat ini di Sleman visi dan kebijakan birokrasi masih mencapai 61%.
Sementara struktur organisasi terjadi perbedaan respon, di Sleman meskipun masih berada dalam kategori sedang dengan nilai 72% namun itu menunjukkan adanya peningkatan 7% untuk Kulon Progo hanya mencapai 65%. Budaya organisasi justru dari aspek personal di Sleman justru mendapat respon 78% dan Kulon Progo 67%. Terhadap Sistem ICT baru diperlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mendukung semua variabel, karena saat ini masih berada pada kategori sedang prasentase 54% khusus di Sleman dan sebanyak 51% di Kulon Progo. Artinya pejabat struktural di Sleman sudah mencoba memanfaatkan ICT namun dalam proses pengembangannya masih terkendala di wilayah kebijakan, struktur dan budaya organisasi. Sementara di Kulon Progo perlu melakukan re-desain kebijakan dan komitmen secara struktural agar mampu memanfaatkan dan mengembangkan konten ICT.