POLITISASI BIROKRASI DALAM PROSES PERGANTIAN PEJABAT STRUKTURAL DI PROVINSI MALUKU UTARA PASCA PILKADA TAHUN 2014 – 2017

Politisasi birokrasi pasca pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara masih saja terjadi. Politisasi ini mempunyai tujuan yaitu melanggengkan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah fenomena mulai dari Praktik pergantian pejabat struktural, regulasi dan kewenangan yang tidak dilanggar dan mekanisme pergantian pejabat. Dampak politisasi ini menyebabkan merit sistem menjadi sangat sulit dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang seharusnya diambil melalui pertimbangan objektif tidak jarang berbelok untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu. Penelitian ini berfokus pada bagaimana politisasi birokrasi di Pemerintah Maluku Utara pasca Pilkada 2014-2017, dengan pertanyaan penelitian (1) Seperti apakah tipologi politisasi birokrasi yang terjadi dalam pemerintah daerah provinsi Maluku Utara. (2) Bagaimana dampak negatif politisasi Birokrasi terhadap pelayanan masyarakat oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara ?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kulitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan teknik Nvivo dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tipologi politisasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu Tipe politisasi Fungsional yang ditemukan dalam Praktik Pergantian Pejabat struktural yang merujuk pada pengangkatan, dan pemberhentian dan promosi ASN berdasarkan kriteria partisipan bukan kriteria professional, Tipe politisasi formal dalam praktik pergantian pejabat struktural yaitu tipe politisasi dimana keterlibatan politik ASN baik sebagi pemilih dan warganegara yang dibuktikan dengan keterlibatan aparatur sipil negara di dalam pilkada dan tipe administrasi yang ditemukan dalam regulasi pergantian pejabat struktural dan kewenangan gubernur dalam pergantian pejabat struktural di daerah yaitu pemerintah ( gubernur) dan ASN adalah mesin administrasi dimana gubernur membuat kebijakan dan ASN berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara dampak negative politisasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah Pelaksanaan tugas di dalam dinas tidak berjalan efektif karena pendistribusian kerja tidak merata dan tidak sesuai tupoksi, atmosfir kerja yang kurang kondusif, pejabat baru cenderung memberikan pekerjaan dan tugas hanya kepada pegawai-pegawai tertentu, sehingga menimbulakan gap di dalam lingkungan kerja, dan sebagian besar pegawai malas ke kantor karena merasa tidak ada yang harus dikerjakan.