PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Kulon Progo)

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendaian internal pemerintah dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural yang ada dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi dinas, badan, dan kapanewon dengan jumlah 32 OPD. Metode pengambilan sampel menggunakan purpossive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala instansi, sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan jumlah kuesioner 4 pada setiap OPD. Dengan kuisioner kembali dari responden dan dapat diolah untuk penelitian berjumlah 112 kuisioner. Data dianalisis berdasarkan regresi berganda dan analisis jalur (Analysis Path) dengan menggunakan program SPSS.</p>

<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pegelolaan keuangan daerah, pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pegelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah, pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah, efektivitas pegelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh langsung terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah tanpa melalui efektivitas pegelolaan keuangan daerah, pengawasan fungsional berpengaruh langsung terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah tanpa melalui efektivitas pegelolaan keuangan daerah.</p>