PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIIHAN KEPALA DAERAH BANTUL 2020

Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi prasyarat tertentu, diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Netralitas adalah asas yang penting untuk mencapai ASN yang profesional, termasuk kegiatan pemilihan Kepala Daerah Bantul Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengawasan Bawaslu terhadap netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul Tahun 2020 dan mengetahui faktor penghambat Bawaslu dalam mengawasi prinsip netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Hukum Normatif Empiris. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian menggunakan data penelitian primer melalui wawancara, data penelitian sekunder yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah pengawasan Bawaslu dilakukan dengan empat penugasan yaitu: pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan putusan sengketa. Banyaknya pegawai negeri sipil, kurangnya pengawasan di era digital, ketakutan masyarakat terhadap pemberitaan, dan birokrasi yang masih bermuatan politik atau melakukan intervensi menjadi penghambat dalam kinerja Bawaslu. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Bantul 2020 tidak ditemukan pelanggaran netralitas PNS.