PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJADI KABUPATEN SLEMAN

Perselisihan hubungan industrial di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memiliki empat bagian yang termasuk di dalamnya yaitu perselisihan tentang hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Tujuan dari penelian ini memiliki pokok pembahasan utama yaitu bagaimana Dinas Tenaga Kerja dalam menangani perselisihan karena PHK di Kabupaten Sleman serta hambatan apa saja yang dialami. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan PHK dapat diselesaikan dengan melalui jalur mediasi. Medisi perselisihan hubungan industrial telah diatur secara khusus di daam Permenaker Nomor 17 thun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Data empiris yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dalam meyelesaikan perselisihan, dinas Tenaga Kerja memberikan fasilitas berupa penyelesaian melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan hubungan industrial karena PHK yang sudah diselesaikan dalam rentan waktu 2020-2023 di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan juga menurut penulis dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.