KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN MALIOBORO

Penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro Yogyakarta, banyak sekali penolakan dikarenakan kekhawatiran terhadap pendapatan para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro, faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji hal-hal yang terjadi dari penerapan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa alasan adanya relokasi PKL karena kawasan Malioboro termasuk kawasan sumbu filosofi yang diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan agar Malioboro terkesan ramah lingkungan sehingga pengunjung yang berjalan di sekitar trotoar menjadi nyaman. Sebelum melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta terlebih dahulu melakukan sosialiasi terhadap para PKL, memberikan fasilitas kepada para PKL yang direlokasi, perlindungan keamanan bagi para PKL. Adapun hambatan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan lokasi PKL di kawasan jalan Malioboro yaitu kurangnya kesadaran hukum dari para PKL, banyaknya penolakan dari para PKL. Faktor penghambat lainnya muncul dari Pemerintah yaitu kurangnya pemberian pemahaman mengenai penataan lokasi PKL di Jalan Malioboro dan mekanisme penataan lokasi PKL yang kurang tertata.