Implementasi Prinsip-Prinsip Smart Governance Dalam Kebijakan PSBB Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Permasalahan yang muncul dalam implementasi PSBB di DKI Jakarta adalah kebutuhan bahan pangan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak kebijakan PSBB yang ketat di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip smart governance yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kendala apa saja yang dihadapi melihat laju pertumbuhan penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta serta dampaknya terhadap masyarakat sejak penerapan kebijakan PSBB. Diketahui Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa klaster PSBB dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19, sebanyak 3 klaster PSBB dilakukan di level yang berbeda. bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi lapangan yaitu metode penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data primer yang diambil melalui data milik Pemerintah DKI Jakarta dan diolah menggunakan mesin Tableu untuk menentukan pemetaan lapangan. Hasil penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang penerapan smart governance di DKI Jakarta pada era COVID-19. Implikasi dari penelitian ini adalah kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dibutuhkan agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem xii pemerataan sosial yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabel. iringan. Tidak ada bantuan tunai. Program bantuan sosial ini berawal dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Sosial PSBB COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan mekanisme pendataan (pendataan, verifikasi, dan validasi data) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan informasi publik mengenai daftar penerima bantuan sosial akan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
Kata Kunci: Smart Governance, Pembatasan Sosial Skala Besar, Model Distribusi, Bantuan Sosial, DKI Jakarta