IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA BAUBAU DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE TAHUN 2012

Pelaksanaan sistem desentraliasi yang mengedepankan perinsip otonomi daerah telah menuntut semua pihak untuk dapat melakukan perubahan disegala sektor. Otonomi daerah juga telah memberikan kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemerintah daerah dituntut dapat menjalankan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dengan baik. Sebagai suatu daerah otonom, Pemerintah Kota Baubau juga berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terencana dan terukur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif Good Governace tahun 20012 dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam perspektif good governance tahun 2012 serta untuk mengkaji secara komperhensif, dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Perspektif good governance. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskripti kuahtab yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini telah menunjukakan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif Good Governance belum dapat terlaksana secara obtimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi kebijakan IMB di Kota Baubau diantaranya faktor komunikasi yaitu kurangnya komunikasi antar pelaksana progaram dengan para kelompok sasaran (target groub) dan instansi terkait dalam pengurusan IMB masih sangat kurang, faktor sumber daya manusia yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya finansial yang menjamin keberlangsungan progaram/kebijakan belum mencukupi, faktor Disposisi yaitu tanggung jawab dan keterbukaan pemda dalam kebijakan IMB masih sangat rendah, dan faktor struktur organisasi yaitu struktur organisasi pelaksanaan pelayanan IMB yang berbelit-belit serta tidak adanya standar operting procedur (SOP). Sedangkan rekomendasi penulis dalam penelitian ini adalah agar pemerintah dapat merampingkan struktur birokrasi yang kaya fungsi namun miskin sturuktur sehingga pengurusan IMB oleh masyarakt tidak berbelit-belit serta lebih transparan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ada.