IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN LITERASI DIGITAL BAGI PELAKU UMKM DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020-2022

Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan diberbagai sektor salah satunya pada sektor perekonomian yang UMKM termasuk didalamnya. UMKM di Indonesia didominasi dalam UKM (Usaha Kecil dan Mikro) pada skala nasiaonal berjumlam 64,13 jura atau sekitar 99,92 persen dari jumlah keseluruhan sektor usaha. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul merupakan dinas yang mengatur, memfasilitasi tentang seluruh permasalahan UMKM yang berada di Bantul. DKUKMPP mempunyai dua fasilitas layanan pemasaran digital yaitu Sistem Informasi Data Perdagangan, Koperasi, UKM dan Industri (SiDAKUI) dan Bantul Online Shop (BOS). SiDAKUI merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan DKUKMPP Bantul dalam mewujudkan upaya satu data perdagangan, koperasi, UMKM dan IKM di Bantul. Sedangkan BOS merupakan sebuah aplikasi yang didalamnya dapat memasarkan produk UMKM secara digital. Di bantul sendiri UMKM total berjumlah 89.696 ribu dengan tiga kategori kecil, menengah, dan belum memilih. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam riset penelitian menggunakan 6 dari prinsip Agile Governance yakni: Good enaugh governance, buseniss driven, Human Focused, Based on quick wins, Systematic and Adaptive approach, dan Simple Design and continuous refinement. Hasil dari penelitian ini menunjukan peran dari DKUKMPP dalam usaha mewujudkan Bantul Menjadi Smart City dengan perekonomian digital yang pesat serta aplikasi Bantul Online Shop (BOS) masih belum dikenal oleh masyarakat pelaku UMKM dan masih banyak kendala dalam pengopesiannya. Kesimpulannya pada penelitian ini adalah bahwasanya belum secara utuh DKUKMPP menerapkan prinsip Agile Governance dalam proses pekerjaannya. Dan belum optimal aplikasi BOS dalam meningkatkan digitalisasi perekonomian di Kabupaten Bantul.