ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PENYELESAIAN UANG GANTI RUGI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN TOL (STUDI KASUS: JALAN TOL YOGYAKARTA - BAWEN DAN SOLO - YOGYAKARTA - YIA KULONPROGO

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan fasilitas bagi masyarakat dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan Jalan Tol Solo � Yogyakarta � YIA dan Yogyakarta � Bawen termasuk dalam program Proyek Strategi Nasional yg ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari Kebijakan pengadaan tanah dan juga bagaimana sistem ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan jalan tol tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan wawancara bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta � YIA dan Yogakarta Bawen untuk mendapatkan informasi dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif guna menarasikan dan mendeskripsikan hasil data yang telah didapatkan. Selanjutnya penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Geoger C. Edward. Dimana indikator dari Teori tersebut adalah komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan struktur organisasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam proses Implementasi kebijakan pengadaan tanah dan sistem ganti rugi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta � Bawen dan Solo � Yogyakarta � YIA sudah cukup baik dan sesuai dengan indikator indikator dalam teori implementasi kebijakan. seperti indikator sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Namun, pada indikator komunikasi. Konsistensi informasi dalam proses pengadaan tanah dan pembagian ganti rugi masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan lahan ditengah tengah proses pembangunan jalan tol Yogyakarta � Bawen berlangsung dan juga kemunduran waktu pemberian ganti rugi pada masyarakat pada pembangunan jalan tol Solo � Yogyakarta � YIA. Proses pengadaan tanah dan pemberian sistem ganti rugi tanah ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemberian ganti rugi yang adil, masyarakat yang mendukung program pembangunna jalan tol di DIY dan sosialisasi dan konsultasi yang dijalankan dengan baik. sedangkan faktor penghambat dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini adalah karena di wilayah DIY terdapat Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa yang tidak dapat dilakukan pelepasan sehingga memerlukan mekanisme khusus yang lebih lama.Dalam proses pengadaan tanah dan proses pemberian ganti rugi tanah milik masyarakat ini perlu dilakukan mekanisme percepatan penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa agar dalam pengadaan tanah dapat berjalan dengan lebih cepat. Selain itu aktor aktor dalam proses pengadaan tanah harus lebih detail dalam melakukan perhitungan bidang tanah yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol agar tidak perlu melakukan penambahan lahan tanah saat proses pembangunan jalan tol sehingga berdampak menyulitkan masyarakat dan pemerintah juga harus lebih konsisten dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait waktu pemberian ganti rugi kepada masyarakat.