KIKI RIZKI OKTAFIANDRI (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) APARTEMEN ROYAL KEDHATON DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (515kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (49kB)
Bab I.pdf
Download (136kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (205kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (122kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (357kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (50kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (138kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (147kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (832kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan Apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta yang berada di Jl. Sosromenduran Jl. Sosrowijayan GT I No.285, Pringgokusuman, Kota Yogyakarta, DIY. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode penelitian empiris yang dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan mengambil data dan melakukan wawancara pada petugas yang memahami atas perumusan masalah penelitian ini pada bulan Februari Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran perizinan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh pengembang Apartemen Royal Kedhaton. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain meliputi pembangunan gedung yang melebihi batas tinggi yang diizinkan, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, tidak adanya konsultasi dengan masyarakat sekitar sebelum pembangunan dimulai dan adanya kasus suap dalam penerbitan surat izin bangunan. Bagi bangunan gedung yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Perda tersebut mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan IMB, pencabutan IMB.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | building permits, permits, law enforcement |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Eko Kurnawan |
Date Deposited: | 26 Feb 2024 03:04 |
Last Modified: | 26 Feb 2024 03:04 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44620 |