EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KONFLIK PERBATASAN

Sejak pintu otonomi daerah dibuka pada tahun 1999, dalam kurun waktu sepuluh tahun, Kemendagri mencatat jumlah daerah otonom baru (DOB) terns merangkak. Namun, daerah-daerah yang dimekarkan memunculkan konflik diantaranya soal tapal batas yang dipicu karena sumber daya alam. Sekitar 74 konflik tapal batas yang kini ditangani Kemendagri termasuk didalamnya adalah konflik tapal batas memperebutkan enam desa antara Pemda Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang berlangsung sekitar 13 tahun karena dipicu oleh PP no 42 tahun 1999 dan UU No.1 tahun 2013. Atas dasar pemikiran tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini, Bagaimana efektivitas pelayanan publik di wilayah konflik perbatasan dengan mengambil studi di enam desa tahun 2009 — 2012. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui efektivitas pelayanan di wilayah konflik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (2) menganalisis mengapa konflik masih berlanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur kepuasan lewat survey, Observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini menyimpulkan; pertama, tidak ada efektivitas dalam pelayanan di wilayah konflik. Meskipun kepuasan pclayanan yang diterima masyarakat enam desa nilai intervalnya menunjukan hal yang baik. Namun,secara umum tidak ada efektifitas dalam pelayanan di wilayah konflik. Kedua, terjadi ada irisan atau kaftan, konflik dan pelayanan. Artinya, disatu sisi konflik tapal batas tetap berlangsung, di sisi pelayanan, dan masyarakat diuntungkan dari konflik. Hal ini karena ada berbagai factor yang memengaruhinya seperti lingkungan sosial, faktor geografis dan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan; Pertama, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di wilayah enam desa sebaiknya dikelola oleh pemerintah Provinsi. Kedua, pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan efektivitas melalui pelayanan dengan cam menyediakan dokter dan tenaga medis yang lebih memadai, obat-obatan dan pelayanan rujukan pada bidang kesehatan. Sementara pada bidang pendidikan perlunya penyediaan fasilitas rumah guru, perpustakaan dun buku-buku pelajara. Ketiga, konflik yang masih berlangsung perlu di earl win-win solution sehingga masyarakat enam desa tidak dikorbankan dari sisi pelayanan.