KETERBUKAAN INFORMASI DARI PEMERINTAH KEPADA PELAKU UMKM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI QRIS

Sistem pembayaran QRIS menimbulkan kontroversi antara masyarakat umum dan pedagang UMKM, terutama terkait MDR QRIS yang dianggap sebagai beban akibat kurangnya keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengatahui keterbukaan informasi dari pemerintah kepada pelaku UMKM dalam transaksi jual beli melalui QRIS, dan kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keterbukaan informasi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris, dimana menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang mana untuk menganalisis literatur terkait, artikel, dan jurnal, sementara studi lapangan melibatkan wawancara narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih belum optimal karena pemerintah kurang memperhatikan asas keterbukaan, sehingga hak pedagang untuk mendapatkan data yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya belum terpenuhi. Faktor penghambat mencakup ketidakjelasan regulasi, kurangnya sosialisasi, keberadaan website ilegal pembuat QRIS, dan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, perlunya kebijakan yang bersifat inklusif, memberikan kepastian, memberikan keringanan tarif, serta ketersediaan informasi yang memadai UMKM akan menjadi langkah-langkah penting dalam mendukung transformasi digital UMKM.