KEDUDUKAN HUKUM KURIR DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN METODE COD (CASH ON DELIVERY)

Peraturan mekanisme transaksi COD (Cash on Delivery) secara spesifik saat ini belum ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai kasus yang sering terjadi dalam transaksi COD adalah barang yang telah diterima oleh konsumen tidak dibayarkan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kurir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum kurir dalam transaksi e-commerce yang menggunakan metode COD sehingga kurir mendapatkan perlindungan hukum atas perilaku-perilaku konsumen yang tidak beritikad baik, dan mengetahui penyelesaian sengketa yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam ruang lingkup transaksi COD. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa pembatalan pembayaran yang dilakukan konsumen saat COD menimbulkan kegaduhan yang melakukan protes kepada kurir dengan alasan barang yang dipesan tidak sesuai, sementara kurir disini hanya pihak ketiga sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen yang mana tugasnya hanya mengantarkan barang. Jika barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai, maka marketplace selaku platform media belanja online telah menyediakan fitur pengembalian barang atau pengembalian dana sehingga konsumen tetap berada dalam perlindungan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.