PENGARUH PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, tentunya kedaulatan rakyat menjadi hal yang sangat diutamakan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Adanya Penggunaaan Parliamentary Threshold pada Pemilu secara tidak langsung dapat membatasi aspirasi masyarakat dikarenakan sulitnya bagi partai-partai politik baru ataupun kecil untuk memenuhi ambang batas yang telah ditentukan sehingga dapat membatasi hak politik warga negara, hak memilih dan hak dipilih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak Parliamentary Threshold terhdap kedaulatan rakyat dan bagaimana konsep ideal pelaksanaan Parliamentary Threshold dalam pelaksanaan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak Parliamentary Threshold terhadap kedaulatan rakyat dan untuk mengkaji dan menawarkan konsep ideal pelaksanaan kedaulatan rakyat pada Pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan analisis, mempelajari, dan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, serta literatur yang terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakan yang mana peneliti membaca, mencatat, merangkum dan menyimpulkan semua data-data yang diperoleh dari literatur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Parliametary Threshold di Indonesia tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dikarenakan dapat menyebabkan pembatasan partisipasi politik, ketidaksetaraan keterwakilan dan pemusatan kekuasaan terhadap partai besar. Dari adanya hasil penelitian tersebut, maka diperlukan formulasi khusus untuk mengatur partai politik dan mempertimbangkan besaran angka ambang batas yang ditetapkan.