PERGESERAN PENGATURAN PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa aspek yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan untuk mengetahui pengaturan secara umum penataan ruang setelah adanya perubahan dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk mengetahui pergeseran pengaturan penataan ruang dalam UU Cipta Kerja terhadap penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, di mana data diperoleh melalui pengumpulan informasi di lapangan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penataan ruang berdampak pada pemerintah daerah DIY. Meskipun sebelum UU Cipta Kerja telah ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 yang secara khusus mengatur tata ruang, urusan keistimewaan DIY terkait tata ruang tidak terpengaruh karena UU tersebut bersifat Lex Specialis. Namun, secara umum, terdapat beberapa dampak yang muncul terkait penataan ruang di DIY setelah perubahan UU. Dampak tersebut antara lain hilangnya kawasan strategis provinsi, integrasi laut dan darat, dan perubahan pengaturan RDTR. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerjaberdampak luas terhadap pemerintah daerah DIY.