BALANCING NATIONAL SOVEREIGNTY AND INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATIONS: AN ANALYSIS OF THE EU'S WTO LAWSUIT AGAINST INDONESIA'S NICKEL ORE EXPORT CESSATION

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih logam ke banyak negara dengan tujuan untuk mengolahnya secara mandiri. Uni Eropa (UE), sebagai salah satu importir nikel dari Indonesia, mengobjeksi keputusan ini karena Indonesia dianggap telah menyetujui perjanjian kerjasama IEU-CEPA dan juga dianggap melanggar ketentuan yang diratifikasi dari WTO. Oleh karena itu, UE menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Indonesia berusaha membela keputusannya dengan menggunakan alasan "kedaulatan negara". Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ketentuan mana yang harus didahulukan antara perjanjian internasional atau kedaulatan negara untuk mengatur negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengandalkan sumber primer, sekunder, dan tersier terkait dengan isu-isu yang dibahas. Penelitian menemukan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip Pacta Sunt Servanda sebagai pihak yang telah meratifikasi IEU-CEPA dan Perjanjian WTO. Pemerintah Indonesia harus segera merevisi regulasi yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian WTO.