URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL PREVIEW DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDI INDONESIA

Kontradiksi antara peningkatan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ratusan pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), mengakibatkan problematika terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan. Kewenangan constitutional review oleh MK masih terdapat celah hukum karena tidak dapat mencegah kerugian konstitusional secara potensial. Oleh karena itu, diperlukan gagasan ius constituendum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme constitutional preview. Fokus utama kajian skripsi ini mengenai urgensi penerapan constitutional preview serta harmonisasi constitutional review dan constitutional preview dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan prinsip yang sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan urgensi penerapan mekanisme ini penting untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, peningkatan kualitas hukum, mencegah ketidakpastian hukum, penundaan perkara di Mahkamah Agung, dan constitutional disobedience. Harmonisasi constitutional review dan constitutional preview merupakan dua konsep dari embrio yang sama yakni menguji konstitusionalitas undang-undang, gagasan pilihan mekanisme ini untuk memperkuat sistem checks and balances MK yang memiliki peran sebagai the guardian of constitution. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1), serta perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.