PENDAFTARAN TANAH ATAS TANAH NEGARA YANG DITEMPATI OLEH MASYARAKAT DI KOTA TEGAL

Pendaftaran tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan. Pendaftaran tanah atas tanah negara sangat dibutuhkan terutama dalam mensejahterakan masyarakat. Tepai yang terjadi, tanah-tanah negara tersebut dikuasai oleh pemerintah Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tata cara pendaftaran tanah atas tanah negara untuk kepentingan masyarakat Kota Tegal dan untuk mengkaji hambatan dalam pemberian hak atas tanah negara untuk kepentingan masyarakat Kota Tegal dan upaya mengatasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata cara pemberian hak atas tanah negara untuk kepentingan masyarakat di Kota Tegal diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Secara Individual atau Kolektif. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dalam rangka pemberian hak atas tanah negara maka diadakan pendaftaran tanah menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hambatan dalam pemberian hak atas tanah negara di Kota Tegal yaitu tanah negara itu dikuasai ("dimiliki") oleh Pemerintah Kota Tegal sehingga kepala desa/lurah dilarang menerbitkan surat keterangan tersebut. Dengan tidak dibuatkan persyaratan tersebut maka masyarakat Kota Tegal tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah negara sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Walaupun demikian tetap dilaksanakan melalui program PTSL yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang produknya berupa informasi pendaftaran tanah berupa klaster K2 dan K3 yaitu Klaster K2 karena persyaratan pendaftaran tidak lengkap dan K3 hanya berupa informasi peta bidang tanah.