AGEISM IN THE INDONESIAN PRESIDENTIAL CANDIDACY: A THREAT FOR DEMOCRACY?

Ageisme, yang mengakar dalam undang-undang, masih menjadi bentuk diskriminasi. Hal ini menyoroti pentingnya memajukan inklusivitas hukum untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Masalah ini menggarisbawahi kecenderungan para pembuat kebijakan untuk menghindari penalaran rasional dalam mengatasi bias terkait usia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur ageisme yang mengancam demokrasi dalam undang-undang pemilu presiden di Indonesia dan berupaya memberikan solusi agar undang-undang tersebut dapat diubah menjadi lebih inklusif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis permasalahan yang timbul dari ketentuan hukum yang ada dan dinamika implementasinya. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang pemilu presiden di Indonesia saat ini masih bersifat ageist. Meskipun batasan usia minimal tersebut telah melalui uji materi dan berhasil memberikan penegasan kepada gubernur atau walikota/bupati yang belum mencapai usia 40 tahun, namun perubahan tersebut tetap mengandalkan batasan usia minimal gubernur atau walikota/bupati, yaitu 30 atau 25 tahun. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk merevisi pasal terkait syarat usia minimal presiden, terutama dalam merumuskan alternatif mekanisme tes bagi setiap individu yang belum mencapai usia 40 tahun dan/atau belum pernah menjadi gubernur atau walikota/bupati.