PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG YOGYAKARTA

Latar belakang dalam penelitian ini karena meningkatnya perekonomian sehingga banyak masyarakat melakukan pembiayaan. Beberapa debitur yang sudah dipercayai oleh Bank Syariah Indonesia melakukan pembiyaan tetapi debitur tersebut cidera janji, seperti pada surat gugatan yang diajukan oleh debitur dengan nomor perkara 381/Pdt.G/2023/PA.Yk bahwa debitur tersebut mengakui cidera janji tetapi merasa dirugikan oleh kreditur atas parate eksekusi yang dianggap tidak sesuai dengan SOP sehingga merugikan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai bagaimana pelaksanaan parate eksekusi terhadap akad musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah Indonesia Cabang Yogyakarta. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif empiris yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum positif yang dipadukan dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan serta mengkaji asas-asas hukum. Parate eksekusi merupakan eksekusi jaminan tanpa adanya putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan apabila debitur cidera janji. Berdasarkan hasil penelitian Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian nasabah cidera janji salah satunya melakukan parate eksekusi, dalam pelaksanaan parate eksekusi tersebut terdapat SOP yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah Indonesia untuk melakukan parate eksekusi melalui pelelangan pada KPKNL.