IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DALAM HAL PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI KABUPATEN SLEMAN

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibuat agar dapat dilaksanakan maupun diterapkan sehingga dapat disebut implementasi. Implemantasi adalah serangkaian kegiatan/aktifitas yang bertujuan untuk menghantarkan peraturan/kebijakan yang telah dibuat kepada Masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang telah diharapkan sebelumnya. Salah satu daerah yang mempunyai peraturan terkait dengan bangunan gedung adalah Kota Yogyakarta karena merupakan daerah istimewa yang mempunyai wewenang untuk mengatur otonomi daerahnya sendiri. Fokus masalah pada penelitian ini adalah 1) implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman. 2) Faktor-Faktor penghambat yang dialami oleh DPUPKP Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Derah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan mengetahui faktor-Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman sudah cukup efektif hal tersebut dilihat dari jumlah permohonan PBG/SLF yang diajukan ke DPUPKP Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 2) faktor-faktor penghambatnya terdiri dari kurangnya SDM, arsitek yang berlisensi, dan system SIMBG yang mengalami eror atau down.