IMPMENETASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DIKAWASAN KHUSUS MALIOBORO

Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Khusus Malioboro Yogyakarta, banyak sekali menemukan penolakan dikarenakan kekhawatiran terhadap pendapatan para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Publik dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Khusus Malioboro serta faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merelokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan mengkaji hal-hal yang terjadi dari penerapan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa yang menjadi latar bekalang relokasi PKL karena kawasan Malioboro merupakan kawasan yang didaftarkan sebagai sumbu filosofi ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan agar Malioboro terkesan ramah lingkungan sehingga pengunjung yang berjalan di sekitar trotoar menjadi nyaman. Sebelum melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta terlebih dahulu melakukan sosialiasi terhadap para PKL, memberikan fasilitas kepada para PKL, perlindungan keamanan bagi para PKL. Faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan relokasi PKL di kawasan Khusus Malioboro yaitu kurangnya kesadaran hukum dari para PKL, banyaknya penolakan dari para PKL. Faktor penghambat lainnya muncul dari Pemerintah yaitu kurangnya pemberian pemahaman mengenai penataan lokasi PKL di Jalan Malioboro, maping kebutuhan para PKL, memperhatikan asas-asas pelayanan publik dalam melakukan Relokasi PKL.