PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PHISHING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DI KOTA YOGYAKARTA

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap tindakan phishing dalam transaksi elektronik di Kota Yogyakarta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuannya adalah menganalisis fenomena phishing, mengevaluasi perlindungan hukum bagi pihak yang di rugikan, dan mengidentifikasi peran pemerintah dan pihak terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan data primer dari wawancara pihak yang di rugikan dan pihak terkait, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan phishing serius dalam transaksi elektronik, menyebabkan kerugian finansial dan lainnya bagi pihak yang di rugikan. Perlindungan hukum bagi pihak yang di rugikan masih belum optimal, terutama dalam pelacakan, penangkapan pelaku, dan pemulihan kerugian. Peran pemerintah dan pihak terkait perlu ditingkatkan dalam pencegahan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan perbaikan perlindungan hukum bagi pihak yang di rugikan phishing di Kota Yogyakarta dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan penyedia layanan transaksi elektronik. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang phishing dan cara melindungi diri dalam transaksi elektronik.