KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA NOTARIS DALAM PERKARA WANPRESTASI (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 131/PDT.G/2022/PN YYK DENGAN PUTUSAN NOMOR 239/PDT.G/2021/PN JKT.SEL

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik, otoritas yang tidak diberikan kepada pejabat umum lainnya. Jika akta tersebut memiliki fungsi formil (formalitas causa), maka akta otentik dianggap memiliki pembuktian yang sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kekuatan alat bukti akta notaris dalam kasus wanprestasi dan bagaimana hakim menggunakan alat bukti ini saat memutuskan kasus wanprestasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Dengan melihat, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang ditemukan, data penelitiannya diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, penelitian melibatkan wawancara dengan seorang notaris dan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas pelanggaran pemalsuan akta yang dilakukan oleh para pihak. Hakim memeriksa akta notaris sesuai dengan surat asli yang dibuat di hadapan notaris dan disesuaikan dengan bukti lainnya.