ANALISIS PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA TERHADAP MANTRI PAMONG PRAJA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Pelimpahan wewenang yang terjadi di Kota Yogyakarta pada saat ini sudah menjadi bagian dalam urusan pemerintahan Kota Yogyakarta. Pelimpahan wewenang tersebut bertujuan untuk membantu Sebagian kerja Walikota yang di laksanakan oleh Kemantren Kota Yogyakarta. Hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja. Demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait wewenang-wewenang apa saja yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja dalam memberikan pelayanan publik di Kota Yogyakarta.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis metode deskriptif untuk memaparkan kejadian terkait dalam proses pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta yang saat ini masih berlansung sesuai dengan PERWAL Nomor 65 Tahun 2023. Sehingga pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sesi wawancara, dokumentasi, dan analisis teoritis. Dalam pelaksanaan penelitian analisis pelimpahan wewenang Walikota kepada Mantri Pamong Praja menggunakan teori Zeithami yang meliputi beberapa indicator yaitu: keandilan, ketanggapan, emapti, dan bukti fisik.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelimpahan wewenang Walikota kepada Mantri Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan PERWAL Nomor 65 Tahun 2023, dalam melaksanakan pelayanan publik yang Dimana terdapat 14point pelimpahan wewenanag yang di berikan kepada Mantri Pamong Praja, namun dalam penelitian ini berfokus pada 3point penting yakni: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.Maka dalam penelitian ini terkait dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang dalam pelayanan publik di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berjalan dengan baik, namun juga masih terdapat kendala yang di hadapi oleh mantri Pamong Praja yakni masih ada beberapa kurang efektif dalam pelimpahan wewenang yang diberikan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja dan diperlukannya dukungan dari pemerintah daerah untuk bisa mengatasi masalah dalam pelayanan publik yang dilimpahkan.