KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU PROVINSI PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POTENSI KONFLIK

Implementasi perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi pemerintah Provinsi Papua melahirkan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua. Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut merupakan Papua Selatan terdiri dari kabupaten/kota Mappi, Asmat, Bovendigun dan kota Merauke sebagai ibukota Provinsi, Papua Pegunungan terdiri dari kabupaten dan kota yaitu Wamena sebagai ibukota provinsi, Lanny Jaya, Puncak Papua, Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga dan Mamberamo Tengah, Papua Tengah terdiri dari Nabire sebagai ibukota Provinsi, Dogiyai, Deiyai, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Timika dan Papua Barat Daya terdiri dari Kabupaten/kota Sorong sebagai ibukota Provinsi, Raja Ampat, Tambrauw, dan Sorong Selatan. Dengan adanya pemekaran tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan Implikasinya terhadap potensi konflik. Untuk melihat kesiapan SDM dan implikasinya pada potensi konflik di daerah DOB menggunakan teori Otonomi khusus, sumber daya, pemekaran dan potensi konflik yang dapat menjadi pondasi untuk menganalisis persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan trianggulasi untuk mengumpulakan dan menganalissi data dan juga mendeskripsikan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari media online bereputasi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua belum siap secara matang di bidang SDM. Maka, hal ini didorong oleh pemerintah pusat dan elit politik Papua melalui DOB dengan tujuan ketertingagal pembangunan di Papua yakni mendorong pembangunan, mengakses pelayanan publik, kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM agar pemeratan pembangunan seluruh Indonesia secara merata. Implementasi SDM Daerah Otonomi Baru (DOB) semenatara ini pemerintah masih dalam posisi proses perencanaan dan kerjasama yang baik dengan beberapa lembaga terkait, untuk mengirim putra putri terbaiknya agar dapat sekolah dengan diluar Papua. Dengan ketidak siapa SDM pemerintah berupaya mengambil dua langkah yaitu program jangka pendek dan jangka panjan. Jangka pendek dengan merencanakan dan melaksanakan pelatihan, buka tenaga honorer, pengajuan CPNS dan seminar pelatihan. Program jangka panjang pemerintah kerjasama dengan pemerintah pusat untuk sekolahkan anak-anak Papua melalui Program Afirmasi, ADik dan beberapa program daerah lainya yang mendukung kualitas dan peningkatan SDM di Daerah Otonomi Baru Papua. Upaya Pemerintah ini juga, secara tidak langsung membuka lowongan keja bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama OAP dan Non-OAP untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian potensi konflik akan semakin meningkat seketika bidang-bidang teknis seperti PNS, ekonomi pasar, perdagangan, perhotelan dan hal teknis lainya akan di kuasai oleh orang Non-Papua, Elit politik Papua mengambil kebijakan tidak berpihak pada masyarakat dan dengan adanya kekurangan SDM persaingan antara orang Papua dan Non-Papua semakin meningkat.