THE NEW SOUTHBOUND POLICY: INDONESIA'S RESPONSE TO TAIWAN'S POLICY

Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan Indonesia dalam Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New Southbound Policy, NSP), dengan fokus pada kerjasama non-diplomatik dengan Taiwan sekaligus mematuhi Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy, OCP). OCP mengamanatkan pengakuan ketat terhadap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok bagi negara-negara yang ingin menjaga hubungan dengan Tiongkok. Indonesia menghadapi dilema, sekaligus menjaga keterlibatan dengan Taiwan di bawah NSP sambil menghindari konflik dengan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia menavigasi situasi kompleks ini, dengan menekankan kepentingan ekonominya di bawah NSP sambil mempertahankan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari buku, artikel jurnal, publikasi akademik, disertasi, tesis, laporan pemerintah, dan sumber daring. Penelitian ini menyoroti dorongan Indonesia terhadap keterlibatan ekonomi dengan Taiwan yang didorong oleh prinsip pasar bebas, kebijakan luar negeri yang tidak berpihak, dan politik bebas aktif. Namun, keterbatasan otoritas Indonesia terhadap aktor non-negara membatasi intervensi langsung. Pemerintah berfokus pada menciptakan lingkungan pasar yang stabil untuk memfasilitasi kerjasama. Secara kesimpulan, Indonesia berhasil mempertahankan hubungan diplomatik dengan Tiongkok sambil mengejar kerjasama ekonomi non-pemerintah dengan Taiwan melalui nota kesepahaman. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari peluang ekonomi di bawah NSP tanpa mengorbankan posisi diplomatiknya.