GADING ADRIANTO PUTRO (2024) PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN OBJEK LELANG HAK TANGGUNGAN YANG MENDAPATKAN PERLAWANAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (1MB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (182kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (944kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan yang kerap kali terjadi terkait Hak Tanggungan adalah pemenang lelang tidak bisa menguasai objek lelang yang dia beli karena masih berpenghuni. Pemenang lelang merupakan pembeli dengan itikad baik karena memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku sehingga harus dilindungi. Pada permasalahan ini memiliki dua pokok permasalahan, Pertama, mengenai peraturan bagi pemenang lelang yang tidak bisa menguasai objek lelang karena masih berpenghuni, Kedua, mengenai mekanisme penyelesaian pengosongan objek lelang Hak Tanggungan yang mendapatkan perlawanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa apabila pemenang lelang belum bisa menguasai objek lelang yang sudah dibelinya karena masih berpenghuni maka dapat memintakan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 200 ayat (11) HIR tanpa melalui gugatan. Sedangkan, apabila terdapat perlawanan dari debitur atau pihak ketiga dalam proses pengosongan pada prinsipnya tidaklah menangguhkan eksekusi tersebut sehingga apabila ada gugatan perlawanan eksekusi pengosongan tetap harus dilakukan.

Dosen Pembimbing:	Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. | NIDN0523106801
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Execution, Mortgage, Vacating
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Eko Kurnawan
Date Deposited:	23 Aug 2024 03:40
Last Modified:	23 Aug 2024 03:40
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/47232

Actions (login required)

View Item