PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY DALAM MENANGANI PENGADUAN KETIDAKTRANSPARAN PENGELOLAAN DANA DI SEKOLAH TAHUN 2022 (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SINDUADI)

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana sekolah di SDN Sinduadi 1 pada tahun 2022 dianggap tidak sesuai dengan pasal 9 dan pasal 24 Perda DIY Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan. Dalam praktiknya, orang tua/wali murid merasa dirugikan karena kurangnya sosialisasi dan berbagai masalah yang ditemukan, sehingga mereka melaporkan pengaduan kepada Lembaga Ombudsman DIY. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani pengaduan mengenai ketidaktransparanan pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LO DIY menjalankan peran pengawasan, mediasi, dan koordinasi dalam menangani pengaduan. Pada 2 Agustus 2022, LO DIY menerima pengaduan dari orang tua/wali murid mengenai ketidaktransparanan pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1. LO DIY kemudian melakukan tindak lanjut dengan klarifikasi yang melibatkan Dinas Pendidikan DIY dan Komite Sekolah, serta koordinasi dan investigasi untuk mendapatkan informasi akurat guna perumusan produk akhir. Rekomendasi diberikan kepada Dinas Pendidikan dan orang tua/wali murid, dan LO DIY menerbitkan laporan triwulanan dan tahunan yang diserahkan kepada Gubernur DIY. Pengaduan tentang ketidaktransparanan pengelolaan dana sekolah di SDN Sinduadi 1 tahun 2022 dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Tugas LO DIY Triwulan Ketiga dan Keempat Tahun 2022. Peran LO DIY belum sepenuhnya optimal, terutama dalam perumusan produk akhir berupa rekomendasi yang memerlukan waktu lama dan kurangnya kelengkapan di bidang Monev. Oleh karena itu, LO DIY sebaiknya memprioritaskan penyusunan produk akhir untuk pengaduan kasus yang memiliki substansi dan dampak krusial.