PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI BUKALAPAK

Di era Industri 4.0, pesatnya kemajuan internet sangat mempengaruhi transformasi perekonomian sehingga memunculkan sektor baru bernama ekonomi digital. Meluasnya penggunaan e-commerce telah mengakibatkan munculnya permasalahan hukum baru, khususnya di bidang perlindungan data pribadi konsumen. Hal ini memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap perlindungan hukum atas informasi pribadi konsumen ketika mereka melakukan belanja online.Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022 menyempurnakan kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek perolehan, pemanfaatan, dan perlindungan data pribadi, sekaligus menjelaskan hak-hak konsumen dan kewajiban administrator data. Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 yang menetapkan prinsip dasar pengelolaan data pribadi dan menjelaskan kewajiban pengelola data. Bukalapak menerapkan batasan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab penggunanya di situs. Sebelum penggunaannya, beberapa prasyarat harus dipenuhi. Permasalahan yang timbul akibat pelanggaran data pribadi konsumen dapat diselesaikan melalui proses hukum seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Upaya penyelesaian non-litigasi memerlukan partisipasi lembaga seperti BPSK, BANI, dan BASYARNAS-MUI. Edukasi konsumen mengenai pentingnya menjaga data pribadi dapat dicapai melalui beragam pendekatan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial.