PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PANGANDARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pangandaran serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pangandaran. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis pelanggaran disiplin ringan merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh PNS Kabupaten Pangandaran. Maka dari itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran terus menjaga konsistensinya dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.