PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SLEMAN

Upah merupakan hal esensial dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan banyak pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Data Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima aduan dari pekerja mengenai pelanggaran pemenuhan upah minimum, pemotongan upah secara sepihak dan keterlambatan pembayaran upah pada 76 perusahaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlindungan hukum terhadap pekerja telah diakui dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam perlindungan pemenuhan hak upah pekerja pada masa pandemi di Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan pemenuhan upah pekerja sudah berjalan cukup baik dengan dilakukan pengawasan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung yang disertai dengan pemberian nota pemeriksaan namun diperlukan beberapa perbaikan untuk mengatasi faktor penghambat baik hambatan internal maupun eksternal.