RAMA TRI YUSTORO EVALUASI PEMENUHAN STR DAN PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO 38/2014 TENTANG KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
PENDAHULUAN.pdf
Download (2MB)
INTISARI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (714kB)
BAB. I.pdf
Download (1MB)
BAB. II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
BAB. III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
BAB. V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (871kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
LAMPIRAN A_merged (2).pdf
Restricted to Registered users only
Download (11MB)
Abstract
Tenaga perawat yang merupakan bagian terbesar dari tenaga kesehatan di rumah sakit sekitar 40 % dari seluruh tenaga di rumah sakit harus mempunyai aturan yang jelas oleh pemerintah sebagai regulator dimana salah satunya adalah UU No 38/2014 tentang keperawatan. Aturan ini diperlukan untuk dapat melindungi perawat pada saat melaksanakan tindakan medis yang dilimpahkan kepadanya dan klien pada sarana kesehatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan STR dan pelimpahan wewenang sebagaimana amanat UU No 38 tahun 2014 pada RS PKU Muhammadiyah Gamping. Metode. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Cara pengambilan data adalah dengan wawancara mendalam dan FGD pada 7 orang informan yan2 berkepentingan terhadap perawat. Hasil. Pemenuhan STR terbesar adalah pada kesadaran pribadi. RS telah membuat aturan keharusan pemilikan STR dan bantuan dalam proses pengurusannya. Penyusunan standing order yang tidak melibatkan semua supervisor dan belum semua tindakan tercantum. Belum ada evaluasi rutin pada pelaksanaan oleh perawat. Perlindungan hukum perawat pada SPO. Diskusi. RS telah membuat kredensial yane meneatur rekruitmen dan pemeliharaan registrasi. namun masih perlu sosialisasi tentang pengurusan STR. Kejelasan dokter memberikan perintah tindakan perlu dilakukan peningkatan komunikasi. Pemisahan ruang ICU dan ICCU akan rnemperjelas pemberian perintah. Hal pertama yang dilakukan pada perlindungan hukum adalah penegakan aturan kelengkapan STR. Kesimpulan. RS telah melaksanakan pemenuhan STR dan pelimpahan wewenane dengan balk walaupun masih ada perawat yang belum punya STR dan system evaluasi pelimpahan yang belum berjalan baik.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | nurses, STR, standing order |
Divisions: | Fakultas Pasca Sarjana > Administrasi Rumah Sakit S2 |
Depositing User: | Aidilla Qurotianti |
Date Deposited: | 03 Sep 2024 06:04 |
Last Modified: | 03 Sep 2024 06:04 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/47888 |