PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA PELAYANAN KESEHATAN: ANALISIS BIBLIOMETRIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran media sosial untuk menggunakan kebijakan publik pada pelayanan kesehatan yang terdapat dalam literatur terindeks Scopus. Social media dalam pemerintahan menjadi semakin penting dalam e-government. Hal tersebut mengingat media sosial untuk pengambilan kebijakan pemerintahan merupakan media dalam mendorong kebijakan public pada pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literature. Adapun sumber data dalam penelitian ini di ambil dari data base scopus dari tahun 2018-2023 dengan kata kunci “health service” AND “policy” AND “service use”or “social media”.Jumlah document yang dianalisis yaitu 454 dokumen kemudian data tersebut dianalisis menggunakan bibliometric berdasarkan relevansi kata kunci,nama penulis negara dan tahun terbit. Kemudian disaring melalui kata kunci tersebut berdasarkan periode lima tahun terakhir. Informasi disimpan dalam format RIS dan diproses melalui perangkat lunak Citespace. Analysis data menggunakan software citespace yang merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk visualisasi data publikasi .Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa peran media sosial untuk pengambilan kebijakan publik terhadap pelayanan kesehatan kesesuaian perencanaan tingkat pemerintahan di antaranya yaitu: media sosial untuk mengetahui,mengumpulkan,dan analisis serta memetakan suatu informasi dan situasi-kondisi warga negara dan membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan pemerintah. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam keseluruhan, kebijakan publik media sosial dapat memberikan manfaat signifikan bagi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, namun juga perlu mempertimbangkan tantangan dan membutuhkan manajemen yang efektif. Kebijakan publik media sosial dapat memperluas partisipasi publik dalam pelayanan kesehatan dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan publik untuk menyampaikan masukan dan perspektif mereka secara online dan dalam waktu nyata. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik dalam pemerintahan dan membuat mereka merasa lebih terlibat dalam kebijakan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penulis hanya berfokus pada database Scopus dan satu spesifik topik, dengan menggunakan alat analisis bibliometrik. Sedangkan database indeks nasional dan internasional tidak digunakan. Dengan demikian akan tercipta gambaran yang terbatas tentang pokok bahasan yang diteliti.