PUBLIC PARTICIPATION IN LAW-MAKING PROCESS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND SOUTH AFRICA

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 di Indonesia telah menimbulkan kontroversi publik yang signifikan, terutama karena kekhawatiran atas kepatuhannya terhadap konstitusi. Dalam putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa undang-undang tersebut cacat secara formal dan sementara tidak sah karena kurangnya partisipasi publik selama pembuatannya. Penelitian ini melakukan analisis menyeluruh tentang fungsi partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia, sekaligus melakukan penilaian komparatif terhadap pendekatan Afrika Selatan. Studi ini menyelidiki konsekuensi dari tidak memasukkan partisipasi publik dalam kredibilitas dan keterbukaan undang-undang dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa di Indonesia, partisipasi publik seringkali dangkal, dengan transparansi yang tidak memadai dan peran media dan organisasi nonpemerintah (LSM) yang kurang dimanfaatkan, meskipun ada kerangka hukum. Sebaliknya, di Afrika Selatan, partisipasi publik secara hukum diwajibkan oleh konstitusi dan didukung oleh prosedur yang kuat, seperti dengar pendapat publik dan keterlibatan aktif media dan organisasi nonpemerintah. Analisis perbandingan ini menekankan perlunya Indonesia untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangannya guna menjamin partisipasi publik yang lebih substansial dan meningkatkan keterbukaan proses legislasinya. Studi ini menekankan pentingnya meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna meningkatkan partisipasi publik dan kredibilitas proses legislasi di Indonesia.