IRMA PURWANINGSIH (2024) ANALISIS HUKUM DAN IMPLEMENTASI SISTEM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (2MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (485kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Bab I.pdf
Download (357kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (306kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (25kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (365kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (358kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (364kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (715kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Artikel ini membahas tentang urgensi membangun sistem disiplin PNS yang efektif berbasis hukum perundang-undangan untuk mendorong kepatuhan dan integritas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait disiplin PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem disiplin PNS saat ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya ketegasan dalam penegakan sanksi dan belum optimalnya mekanisme pembinaan. Untuk membangun sistem disiplin PNS yang efektif, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain: Optimalisasi Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan sanksi disiplin dengan mengedepankan asas keadilan yaitu memastikan bahwa setiap tindakan disipliner harus berdasarkan fakta dan bukti yang objektif serta sanksi yang diberikan setara dengan pelanggaran yang dilakukan, asan proporsionalitas yaitu memastikan bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Asas proporsionalitas juga berfungsi sebagai pengendali agar hukuman tidak menimbulkan efek yang kontraproduktif, seperti penurunan motivasi kerja atau penurunan kinerja secara keseluruhan. Memperkuat peran aparatur pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah dan eksternal oleh Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ) dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran disiplin PNS, Membangun budaya disiplin dan integritas di lingkungan instansi pemerintah melalui edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Penegakan disiplin PNS yang efektif dan konsisten akan mendorong terciptanya aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, sehingga pada akhirnya dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bureaucracy, Performance of Civil Servants, Civil Servants, Employee Disipline System, Legal System |
Divisions: | Fakultas Pasca Sarjana > Hukum S2 |
Depositing User: | Aidilla Qurotianti |
Date Deposited: | 23 Oct 2024 07:09 |
Last Modified: | 23 Oct 2024 07:09 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/48334 |