PENGARUH NORMA-NORMA SOSIAL, KEYAKINAN WARGA DAN JARINGAN SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI WARGA DALAM PEMERINTAHAN ELEKTRONIK(STUDI KASUS PADA DI DISDUKCAPIL KABUPATEN SLEMAN)

Salah satu implementasi E-Government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. E-Government didefinisikan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder). Serta melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan terhadap masyarakat.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsiResponden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 100 orang responden yang terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik purposive (purposive sampling). Artinya, peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di daerah Kabupaten Sleman dan beberapa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang berpartisipasi dan mengetahui maupun yang terlibat dalam proses pemerintahan elektronikBerdasarkan diagram r-square diatas yang menunjukan hasil dari analisis koefisien dterminasi maka bisa ditarik Kesimpulan sebagai berikut yaitu nilai r-square pengaruh secara gabungan atau Bersama-sama dari variable Norma-norma Sosial (X1), Keyakinan Warga (X2), dan Jaringan Sosial (X3) terhadap variable dependent yaitu Partisipasi Warga dalam Pemerintahan Elektronik (Y) memiliki nilai sebesar 0.904 dengan presentase 90.4% sehingga nilai tersebut termasuk kategori kuat.