PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DI YOGYAKARTA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pembayaran upah pekerja dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk memonitor dan memastikan bahwa perusahaan membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbagai faktor penghambat pemerintah dalam memantau pelaksanaan pembayaran upah pekerja. Metode penelitian menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembayaran upah pekerja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun, pemerintah dalam melakukan pengawasan pembayaran upah pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa hambatan yaitu beberapa pengusaha tidak sepenuhnya memahami sistem pengupahan dan adanya persahaan yang skalanya masih kecil sehingga belum mampu mencapai upah minimum. Kesimpulannya penelitian menyebutkan bahwa pemerintah dalam menjalankan pengawasan terhadap pembayaran upah pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses pelaksanaan pengawasan pembayaran upah menjadi terhambat.