UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

<p>Aparatur Sipil Negara harus melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mendapatkan penilaian rapor kuning dari Ombudsman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Limapuluh Kota serta melihat faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Limapuluh Kota telah berupaya secara cukup optimal meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota juga telah mengikuti kompetisi kualitas dan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Sumatera barat, serta melakukan sosialisasi <em>one agency five innovation</em> (satu OPD lima inovasi). Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melakukan perbaikan situs website Pemerintah Daerah dan melakukan peningkatan kemampuan terhadap Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota meningkatkan sarana dan prasarana di tiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Limapuluh Kota. Namun masih ada beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu, teknologi, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor pendukungnya adalah adanya kesadaran aparatur, layanan pengaduan yang memadai dan pengaduan yang mendapatkan penanangan dengan baik.</p>

<p><strong>Kata kunci: </strong><em>Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah</em></p>