MUH. FATUHRAHMAN BAKRI (2021) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (417kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (156kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (102kB)
Bab I.pdf
Download (199kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (229kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (53kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (256kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (45kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (171kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (394kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
<p>Fungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseran fungsi tanah menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah, sehingga Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus serius mengatur suatu sistem hukum terhadap lahan yang ada, sebagaimana penanganan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karenanya, perlu diketahui peranan BPN Kabupaten Mamuju dalam menangani sengketa tanah. Sebagai upaya penulis menemukan data yang dipergunakan untuk menyusun skripsi, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Adapun jenis data yang gunakan penulis pada penulisan ini, yaitu data primer yang berasal dari responden yang berkaitan dengan judul penulisan ini dan kemudian dipadukan dengan bahan sekunder yang merupakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Adapun lokasi wawancara yang ditujukan untuk penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kabupaten Mamuju. Perlu diketahui bahwa kedudukan BPN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga melalui hal tersebut maka BPN diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sekaligus menangani sengketa pertanahan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPN Kabupaten Mamuju adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang pertanahan dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan serta diberikan pula kewenangan untuk menangani sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju. Mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju, oleh karenanya penulis menyarankan agar BPN Kabupaten Mamuju lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam hal administratif.</p>
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 14 Dec 2021 06:42 |
Last Modified: | 14 Dec 2021 06:43 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/5163 |