Andini Choirunnisa (2021) FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMERINTAH FEDERAL AUSTRALIA MELEGALKAN PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI AUSTRALIA PADA TAHUN 2017. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (352kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (382kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Pemerintah Federal Australia dalam melegalisasikan hukum pernikahan sesama jenis di Australia pada tahun 2017. Hukum pernikahan sesama jenis tertuang di dalam <em>the Marriage Amendment Act </em>2017 yang merupakan amandemen dari <em>the Marriage Amendment </em>2004 dimana terdapat ayat yang menyatakan bahwa pernikahan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut dianggap tidak mendukung kebebasan warga negara Australia dalam menentukan pasangan hidup mereka. Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif dengan menggunakan Model Struktural Fungsional Gabriel Almond, dimana di dalam model tersebut Almond menyatakan bahwa suatu kebijakan negara merupakan hasil dari adanya interaksi antara lembaga-lembaga dan fungsinya di dalam sebuah struktur politik. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mencari data melalui sumber-sumber berupa jurnal, website resmi, hasil penelitian pihak lain, buku, dan sebagainya, sehingga data yang di dapat merupakan data sekunder. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Federal Australia melegalkan <em>the Marriage Amendment Act </em>2017 karena adanya tuntutan dari masyarakat Australia yang diwakilkan oleh <em>the Australian Marriage Equality</em>, salah satu kelompok kepentingan di Australia yang mendukung pernikahan sesama jenis. Tuntutan yang dibawa oleh kelompok kepentingan tersebut didukung penuh oleh salah satu partai politik terbesar di Australia yaitu Partai Buruh Australia yang mendukung pernikahan sesama jenis.</p>
Dosen Pembimbing: | Nur Azizah, Dr. Dra., M.Si. | NIDN0512126201 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Hubungan Internasional |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 15 Dec 2021 04:03 |
Last Modified: | 15 Dec 2021 04:03 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/5532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |