IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KULON PROGO (Studi Kasus Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013)

<p>Apratur sipil negeri memiliki kewajiban melayani masyarakat agar terpenuhi hak dan kebutuhannya untuk mendapatkan pelayanan publik berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kulon Progo dan mengetahui faktor penghambat dan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan satu pintu di bidang penanaman modal.</p>

<p>Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Untuk memperoleh data penelitian maka dilakukan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kualitatif, dan penarikan kesimpulan.</p>

<p>Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kulon Progo menunjukkan bahwa layanan terkait pengurusan perizinan sudah berjalan dengan baik dan mampu memberikan layanan yang prima namun, aspek penanaman modal terkait tujuan pembentukan DPMT masih belum tercapai dengan maksimal. Keberhasilan implementasi tersebut karena telah terpenuhinya aspek struktur birokrasi yang terdiri dari SOP yang jelas, fragmentasi struktur organisasi yang memiliki peran, tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Sedangkan ketidaktercapain tujuan disebabkan belum terpenuhinya SDM yang masih kurang, sarana dan prasara belum dimaksimalkan, komunikasi belum dimaksimalkan, disposisi dari pelaku implementasi kurang menujukkan inisiatif dan improvisasi untuk menghadirkan penanaman modal yang prima bagi Kulon Progo.</p>

<p>Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah melakukan implementasi dengan baik berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Kulon Progo namun pemanfaatan sarana dan prasarana <em>online </em>belum dilakukan maksimal sehingga perlunya perbaikan dan pemnafaatan sarana <em>online</em> harus segera dilakukan mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini masih belum dipastikan selesainya.</p>