KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Selatan)

<p>Upaya Badan Restorasi Gambut dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat terlepas dari dukungan pemerintah sebagai payung hukum. Akan tetapi, di satu sisi pemerintah juga memberi konsesi lahan gambut untuk peningkatan ekonomi kepada masyarakat hingga korporasi. Maka, penulis merumuskan tiga permasalahan yakni; 1)Bagaimana kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan terjadi? 2)Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut? 3)Bagaimana konsep kebijakan ideal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan?</p>

<p>Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan perundang-undangan, sosiologis dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari sumber data sekunder dan primer dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 1)Terjadinya kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan terjadi kebanyakan akibat ulah oknum korporasi. 2)Banyak kebijakan dalam UU belum maksimal diiemplementasikan dan kurangnya fungsi pengawasan dan penegakkan sanksi hukum yang tegas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut. 3)Konsep kebijakan ideal pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan dapat melalui empat aspek yakni Kebijakan, Kelembagaan, Penegakan Kebijakan dan Pengawasan.</p>