Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Pada Sektor Pendidikan Di Kabupaten Merauke

<p>Thesis ini secara empiris mencoba mengkaji pengelolaan dana otonomi khusus pada sektor Pendidikan di Kabupaten Merauke. Sehingga thesis ini akan menjawab bagaimana evalusia kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus pada sektor Pendidikan di Kabupaten Merauke dan melihat faktor penyebat dan penghambatnya. Pengumpulan data dilakukan dari beberapa instansi pemerintahan dan beberapa sumber lainnya seperti; kantor bupati Kabupaten Merauke, dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Kantor DPRD Kabupaten Merauke, sekolah-sekolah di Kabupaten Merauke, ahli kebijakan Kabupaten Merauke dari Universitas Musamus, aktivis Pendidikan Kabupaten Merauke dan masyarakat adat asli merauke. Temuan analisis diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif dengan bantuan NVivo 12 Plus sebagai alat analisis data kualitatif untuk beberapa temuan thesis. Hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus pada sektor Pendidikan di Kabupaten Merauke yang diukur menggunakan enam indikator menunjukkan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus pada sektor Pendidikan di kabupaten merauku tidak efektiv dikarena target dan capaiannya sama sekali tidak terlihat itu disebabkan karena Kabupaten Merauke belum didukung dengan sumber daya manusia yang mampu mengelola dana otonomi khusus di sektor Pendidikan dan aparatur pemerintah menganggap dana otonomi khusus tersebut belum cukup karena Kabupaten Merauke memiliki letak geografis yang berbeda dengan daerah lainnya. Dari hasil analisis penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Merauke belum mampu mencukupkan fasilitasnya dan dinilai pengelolaan dana otsus belum tepat sasaran. Dengan adanya dana otonomi khusus mendapat respon yang baik dari masyarakat dan aparatur pemerintah. Namun, pemerataan dana otonomi khusus terlihat tidak adil bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Merauke dan dari penelitian ini juga mempelihatkan bahwa dampak dari dana otonomi khusus masih belum dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Merauke karena aparatur pemerintah tidak mengelola dana otonomi khusus pada sektor Pendidikan di Kabupaten Merauke dengan baik.</p>